Jakarta, 12 November 2026 – Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menyambut baik putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 245/Pid.B/2026/PN Sgl terhadap terdakwa berinisial AAZM yang tidak memiliki izin Akuntan Publik tetapi menjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik. Dalam Putusan yang dibacakan pada sidang terbuka untuk umum tanggal 27 Oktober 2026 tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa diketahui melaksanakan pekerjaan audit untuk suatu CV. Dalam pelaksanaannya, terdakwa menyusun dan menerbitkan laporan tersebut tanpa sepengetahuan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta menggunakan kop surat KAP yang telah dimodifikasi, meskipun yang bersangkutan bukan merupakan Akuntan Publik pada KAP tersebut.

Berdasarkan data pada direktori keanggotaan IAPI, terdakwa tidak tercatat sebagai anggota IAPI dan tidak memiliki sertifikasi audit yang diterbitkan oleh IAPI. Selain itu, terdakwa juga tidak tercatat sebagai pemegang izin Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memastikan status dan legalitas pihak yang menawarkan jasa profesi Akuntan Publik.

Sebagai asosiasi profesi yang menaungi Akuntan Publik di Indonesia, IAPI memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan martabat profesi Akuntan Publik. Dalam mendukung proses penegakan hukum atas perkara tersebut, IAPI turut memberikan kontribusi melalui penugasan saksi ahli. Atas permintaan Kejaksaan Negeri Bangka, IAPI menugaskan Saudara Agung Tirto Laksono, CPA, CFI selaku anggota dari Komite Keanggotaan dan Advokasi untuk memberikan keterangan sebagai ahli.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bapak Tubagus Manshur, CFI, CSA selaku Ketua Komite Keanggotaan dan Advokasi IAPI turut mengawal dan memastikan bahwa keterangan ahli yang diberikan sejalan dengan standar profesi dan ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program kerja IAPI dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan identitas Akuntan Publik.
IAPI menegaskan bahwa praktik pemberian jasa profesi Akuntan Publik tanpa izin merupakan bentuk penyalahgunaan identitas profesi Akuntan Publik yang dapat merugikan pengguna jasa. Praktik semacam ini juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas profesi Akuntan Publik.
Oleh karena itu, IAPI berkomitmen untuk terus mendukung penegakan hukum serta mengambil langkah tegas terhadap setiap praktik penyalahgunaan identitas Akuntan Publik guna melindungi kepentingan publik dan menjaga kepercayaan terhadap profesi Akuntan Publik.

Imbauan IAPI kepada Masyarakat
IAPI mengimbau masyarakat, terutama pengguna jasa, agar berhati-hati sebelum menggunakan jasa akuntan publik. Langkah yang dapat ditempuh adalah memastikan nama Akuntan Publik dan KAP tercantum sebagai pemegang izin dari Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (DPPPK) Kementerian Keuangan, serta Akuntan Publik tersebut terdaftar sebagai anggota aktif di IAPI. Selain itu pengguna jasa dihimbau untuk mengajukan permintaan jasa secara resmi kepada Akuntan Publik yang memberikan jasa melalui KAP dan memastikan bahwa perikatan, surat penawaran, dan surat tugas dituangkan secara tertulis. Masyarakat dihimbau jangan memberikan pekerjaan kepada perorangan yang menawarkan jasa di luar KAP.

Artikel by Divisi Media Publikasi IAPI