Jakarta (13/01/2020) - Sebagai respon pemberitaan dan diskusi di publik terkait dengan permasalahan yang dihadapi PT Asuransi Jiwasraya (AJS), terutama dalam kaitannya dengan laporan keuangan dan peran akuntan publik, maka IAPI sebagai asosiasi profesi akuntan publik menyampaikan kepada masyarakat hal-hal sebagai berikut:

  1. IAPI menyambut baik dan mendukung pengungkapan dan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung dan BPK-RI terhadap permasalahan yang dihadapi AJS, terutama terkait dengan gagal bayar kewajiban pembayaran polis.  Demikian pula IAPI menyambut baik langkah-langkah penyehatan dan penyelamatan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dan OJK, terutama dalam rangka untuk mendorong agar BUMN tersebut dapat segera memenuhi kewajiban kepada pemegang polis yang telah jatuh tempo, serta AJS dapat segera beroperasi normal.
  2. IAPI juga mendukung penuh dan menyambut baik upaya Menteri BUMN untuk memberantas dan menanggulangi untuk mencegah terjadinya rekayasa laporan keuangan pada BUMN.  Laporan keuangan tidak boleh direkayasa dengan alasan apapun, harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya.  Untuk menghindari rekayasa, UU Perseroan Terbatas telah mengatur bahwa direksi wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntan yang diakui oleh pemerintah RI dan laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik untuk menentukan opini apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar tersebut. Direksi harus menyusun laporan keuangan yang lengkap yang meliputi neraca dan laporan laba rugi untuk dua tahun terakhir, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.   
  3. Laporan keuangan AJS tahun 2017 telah diaudit oleh akuntan publik. Berdasarkan publikasi dalam website AJS bahwa laporan keuangan tersebut menyajikan laba sebesar Rp 360 milyar dengan opini dari akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut adalah “opini dengan modifikasian”, tanpa penjelasan lebih lanjut apa jenis opini yang ditetapkan auditor dan penyebabnya.
  4. Dapat kami jelaskan bahwa opini dengan modifikasian merupakan opini auditor selain WTP, yang disebabkan karena adanya ketidaksesuaian secara material laporan keuangan dengan standar akuntansi atau karena auditor kekurangan memperoleh bukti karena berbagai sebab sehingga tidak cukup untuk memberikan opini WTP. Opini dengan modifikasian dapat mencakup salah satu dari tiga jenis opini auditor berikut ini, yaitu: opini dengan pengecualian, opini tidak wajar (adverse opinion), atau opini tanpa memberikan pendapat (disclaimer opinion) tergantung kondisi dan bukti yang diperoleh. 
  5. BPK RI dalam paparan publiknya pada tanggal 8 Januari 2020 mempertegas bahwa opini auditor akuntan publik atas laporan keuangan AJS 2017 tersebut adalah “opini tidak wajar” atau “adverse opinion” karena kekurangan cadangan teknis sebesar Rp 7 Trilyun. Hal ini berarti bahwa laba yang diumumkan oleh direksi pada tahun 2017 sebesar Rp360 milyar adalah tidak tepat menurut auditor, yang seharusnya rugi Rp 7 T tersebut.
  6. Informasi yang kami dapatkan bahwa laporan keuangan AJS tahun buku 2018 belum diaudit oleh akuntan publik hingga pada saat ini, sehingga laporan keuangan atau apapun terkait dengan informasi keuangan AJS tidak ada sangkut pautnya dengan akuntan publik.
  7. Kami menyayangkan laporan keuangan lengkap beserta laporan tahunan tahun 2017 dan 2018 tidak dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana yang dilakukan untuk tahun-tahun sebelumnya.  Hal ini mengurangi transparansi dan akuntabilitas perusahaan.
  8. Berdasarkan ketentuan UU Perseroan Terbatas bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Direksi AJS dengan pengawasan oleh Dewan Komisaris.  Setelah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris lalu di audit oleh Akuntan Publik, laporan keuangan kemudian disahkan oleh RUPS.  Akuntan publik selaku pihak eksternal yang ditunjuk perusahaan untuk melakukan audit atas laporan keuangan bertanggung jawab atas opini auditor atas laporan keuangan.  Audit berbeda dengan menyusun laporan keuangan, laporan keuangan dibuat oleh direksi yang dibantu oleh stafnya.  Audit adalah suatu kegiatan yang dilakukan auditor dalam rangka mendapatkan bukti-bukti untuk membuat simpulan penilaian apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Peran audit adalah untuk meningkatkan reliabilitas laporan keuangan.  Opini auditor dituangkan dalam suatu laporan auditor yang memuat simpulan opini, yang kemudian laporan auditor tersebut dilekatkan pada laporan keuangan yang disusun dan disetujui oleh direksi untuk kemudian diterbitkan.
  9. Bahwa ruang lingkup audit umum atas laporan keuangan adalah fokus pada aspek penyajian dan pengungkapan yang bertujuan untuk memberikan opini agar kemudian laporan keuangan lebih transparan dan reliabel.  Hal-hal yang terkait dengan proses penyajian dan pengungkapan laporan keuangan menjadi obyek prosedur yang dilakukan oleh akuntan publik, apabila menemukan kelemahan pengendalian, kecurangan atau ketidakpatuhan dalam kaitannya dengan proses dan penyajian laporan keuangan, akuntan publik akan mengomunikasikan temuan tersebut dalam surat yang ditujukan kepada manajemen (management letter) untuk ditindaklanjuti.  Namun audit umum tersebut tidak bertujuan untuk semata-mata menemukan adanya kecurangan, ketidakpatuhan atau menilai efektivitas pengendalian internal, oleh karena itu dalam audit umum atas laporan keuangan, sangat mungkin kecurangan atau ketidakpatuhan yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan tidak terdeteksi auditor berbeda halnya apabila lingkup penugasan akuntan publik adalah audit investigasi.
  10. Terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas pengendalian internal dan pencegahan fraud pada suatu perusahaan sepenuhnya merupakan wewenang dan tanggung jawab direksi dengan pengawasan dewan komisaris, sedangkan tanggung jawab auditor eksternal adalah sebatas pada melaksanakan audit atas laporan keuangan sesuai standar audit yang berlaku.
  11. Terkait dengan revaluasi aset, metode tersebut merupakan salah satu pendekatan penilaian aset yang diperkenankan oleh standar akuntansi keuangan di Indonesia, yang juga sesuai dengan International Financial Reporting Standards sebagai best practice internasional.  Demikian juga ketentuan perpajakan juga mengakomodir pendekatan tersebut, dapat dilakukan untuk perpajakan namun harus dengan membayar pajak penghasilan, sehingga revaluasi ini juga merupakan salah satu instrumen fiskal yang didukung pemerintah.  Namun demikian karena sifatnya estimasian, revaluasi aset harus dilakukan secara prudent. Revaluasi aset yang prudent dilakukan oleh direksi dengan cara menunjuk appraisal independen (kantor jasa penilai publik/KJPP) dan appraisal diberika keleluasaan untuk membuat keputusan penilaian.  Profesi tersebut diatur dan diawasi oleh Menteri Keuangan. Izin profesi diberikan setelah seseorang lulus ujian profesi penilai.  Revaluasi bertujuan untuk menentukan nilai aset berdasarkan harga wajar (pada umumnya adalah harga pasar aktif), yang dilakukan berdasarkan standar penilaian dan kode etik profesi. Di Indonesia standar tersebut juga telah sejalan dengan best practice internasional.
  12. Terkait dengan pengawasan, dapat disampaikan bahwa akuntan publik yang mengaudit AJS tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 telah dilakukan pemeriksaan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik serta telah dilanjuti sesuai ketentuan yang berlaku tahun 2019. Sedangkan untuk akuntan publik yang melakukan audit untuk tahun buku kurun 2005 - 2010, yaitu atas nama AP Suhajar Wiyoto dan AP Mulyana Mastam, keduanya telah meninggal dunia beberapa tahun lalu.   IAPI sebagai asosiasi profesi akuntan publik telah secara aktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung pemeriksaan tersebut. Berdasarkan ketentuan UU Akuntan Publik bahwa tanggung jawab pekerjaan audit terletak pada akuntan publik yang menandatangani laporan auditor dan akan kadaluwarsa 5 tahun sejak tanggal laporan.  Daluwarsa 5 tahun tersebut hanya berkaitan dengan opini auditor oleh akuntan publik, bukan terkait dengan laporan keuangan yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab direksi.
  13. Kami berpendapat masalah utama yang dihadapi AJS adalah bagaimana menyediakan dana agar kemudian kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo segera dapat diselesaikan. Oleh karena itu kami menghimbau kepada pihak-pihak berwenang untuk mengutamakan penyelesaian kewajiban tersebut selain juga melakukan penegakan hukum kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
  14. Selanjutnya kami juga menghimbau kepada pemegang saham dan regulator untuk mendorong BUMN dan entitas lainnya agar meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), termasuk aspek tata kelola laporan keuangan.  Meskipun sudah terdapat ketentuan tanggung jawab laporan keuangan dalam UU perseroan Terbatas, namun dalam pelaksanaannya di lapangan, kesadaran pimpinan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang baik masih kurang. Oleh karena itu kami mendorong kepada pemerintah agar menyusun Undang-Undang yang mengatur sistem dan tata kelola laporan keuangan, untuk melengkapi Undang-undang akuntan publik yang mengatur auditor atas laporan keuangan.
  15. Sebagai asosiasi profesi akuntan publik, IAPI berkomitmen untuk terus meningkatkan kredibilitas dan kualitas akuntan publik. Pada saat ini IAPI sedang melakukan update kode etik dan standar audit untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan nasional serta best practice internasional.  Salah satu hal yang sedang didorong untuk diterapkan adalah adanya kewajiban untuk melaporkan kepada pihak-pihak berwenang ketika anggota IAPI menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (non-compliance with law and regulations/NOCLAR).  Kewajiban tersebut berlaku baik bagi akuntan publik maupun bagi CPA anggota IAPI yang tidak menjadi akuntan publik, namun bekerja di perusahaan.  IAPI juga berkomitmen untuk berkolaborasi dan sinergi dengan Kementerian Keuangan cq Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap akuntan publik.  Namun demikian peningkatan kualitas profesi akuntan publik harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sistem tata kelola laporan keuangan dan perusahaan secara keseluruhan yang diantaranya dapat dicapai dengan adanya undang-undang yang mengatur laporan keuangan.
  16. Terkait dengan rekayasa akuntansi dalam laporan keuangan, IAPI menghimbau kepada penanggung jawab laporan keuangan, dewan komisaris, pemegang saham, auditor, regulator dan pihak-pihak terkait untuk mencegah supaya hal tersebut tidak terjadi.  Untuk mendapatkan pemahaman yang luas, kami menghimbau kepada pengguna laporan agar mencermati setiap halaman laporan keuangan yang lengkap, tidak hanya pada laporan laba rugi saja.  Laporan keuangan hanya berupa informasi saja, dan tidak cukup dengan pernyataan “telah diaudit”, namun harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata oleh pimpinan perusahaan untuk meningkatkan kinerja di masa datang. Akuntan publik/auditor eksternal adalah pihak luar yang tidak punya otoritas eksekusi kebijakan.
  17. Seluruh anggota IAPI dihimbau untuk selalu menggunakan skeptisme profesional, membuat keputusan secara cermat dan hati-hati, meningkatkan kualitas, menjaga integritas dan independensi, termasuk ketika sebagai auditor harus mencari bukti yang cukup sebagai basis untuk menentukan opini kesesuaian apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Demikian terima kasih.
 
CONTACT PERSON
Rudy Prasetyo (085888976182)
Deddy Adi Saputra (089602672508)
 
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA (IAPI)
Office 8 Building 12th Floor, Unit 12 I - 12 J
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot#28
Senopati Raya Jl. Jend. Sudirman Kav.52 - 53
Jakarta Selatan 12190