Pada tanggal 20 Desember 2018, Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah mengundang suatu perusahaan penyedia barang sebagai rekanan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang laporan auditnya tahun 2017 diindikasikan mengalami pemalsuan. Perusahaan tersebut telah menyusun laporan keuangan, namun ketika dilakukan audit ternyata disangkal oleh akuntan publik yang tertera namanya dalam laporan dan/atau surat-surat komunikasi diantara mereka. Diduga korespondensi terkait dengan proses audit tersebut dilakukan dengan oknum freelance yang tidak bertanggung jawab dengan mencatut nama akuntan publik yang berizin resmi. Terhadap perihal tersebut, perusahaan tersebut mengalami kerugian karena diblacklist oleh salah satu BUMN sehingga tidak dapat melanjutkan hubungan bisnis untuk menyuplai barang. BUMN tersebut mensyaratkan para rekanannya untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit sebagai evaluasi keberlanjutan hubungan sebagai rekanan.
Selanjutnya perusahaan penyuplai tersebut telah melaporkan perihal dugaan penipuan tersebut kepada aparat penegak hukum. IAPI mengapresiasi langkah-langkah yang diambil perusahaan tersebut. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, IAPI menyarankan kepada perusahaan tersebut untuk melakukan konfirmasi kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) - Kementerian Keuangan untuk menanyakan apakah laporan audit yang diduga terjadi pemalsuan tersebut dilaporkan dalam laporan keuangan usaha KAP. Sehingga perusahaan memiliki bukti yang lebih lengkap terkait dengan dugaan pemalsuan laporan tersebut. Kemudian untuk mengantisipasi supaya kejadian tersebut tidak terulang, perusahaan tersebut termasuk entitas lainnya disarankan untuk berhati-hati dan cermat ketika melakukan penunjukan kepada akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan.
Perusahaan sangat disarankan untuk komunikasi langsung dengan orang yang memiliki izin akuntan publik, tidak melalui perantara atau oknum-oknum yang mengatasnamakan Kantor Akuntan Publik (KAP). Demikian juga perusahaan agar meneliti lebih lanjut terkait dengan surat perikatan kontrak audit agar ditandatangani langsung oleh akuntan publik, bukan oleh pihak atau oknum yang bukan akuntan publik, termasuk bukan penandatangan sebagai atas nama dari KAP. Demikian pula, perusahaan disarankan untuk melakukan pembayaran fee audit langsung kepada rekening atas nama KAP, bukan atas nama individu perorangan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mencegah pembayaran-pembayaran yang tidak tepat.
Selanjutnya, terkait dengan laporan keuangan perusahaan juga disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  1. Perusahaan dalam menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit agar menggunakan cover/halaman sampul buku laporan keuangan yang beridentitas perusahaan, tidak menggunakan cover beridentitas KAP. Hal ini diperlukan mengingat laporan keuangan merupakan laporan milik perusahaan, diterbitkan oleh perusahaan, dan menjadi tanggung jawab pimpinan perusahaan. Laporan keuangan tersebut bukan milik KAP, dan tidak diterbitkan oleh KAP. Tanggung jawab KAP/AP sebatas pada opini pada halaman laporan auditor yang menyertai laporan tersebut. Penyampaian dan publikasi laporan keuangan kepada para pengguna sepenuhnya merupakan tanggung jawab perusahaan.
  2. Pimpinan perusahaan, direksi, untuk menandatangani laporan keuangan pada halaman neraca atau laporan laba rugi. Dalam hal neraca atau laporan laba rugi tidak ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, secara hukum menurut penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, perusahaan tersebut dianggap tidak pernah membuat neraca atau laporan laba rugi. Surat pernyataan tanggung jawab direksi pada halaman lain akan memperkuat tanggung jawab direksi.
  3. Setelah diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan agar disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/pemegang saham. Sehingga bagi pihak ketiga akan lebih rendah risikonya dan pengesahan tersebut sebagai pelepasan tanggung jawab direksi.
  4. Perusahaan menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan kepada Kementerian Perdagangan cq Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi sesuai Peraturan Pemerintah No.24/1998 jo PP 64/1999 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan. Laporan keuangan yang disampaikan tersebut harus diaudit oleh akuntan publik dan disahkan oleh pemegang saham. Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi akan menerbitkan surat tanda penerimaan laporan keuangan tahunan perusahaan. Surat tanda penerimaan tersebut sebagai bukti bahwa perusahaan telah mengadministrasikan perihal laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.