Sehubungan dengan adanya perbuatan pemalsuan laporan auditor yang dilakukan oleh oknum atau adanya penggunaan laporan auditor palsu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan tertentu, maka perlu dibuat mekanisme yang tepat dan efektif untuk memudahkan pengguna laporan auditor dalam melakukan konfirmasi atas kebenaran laporan auditor yang ditandatangani oleh Akuntan Publik dan diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik. Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Akuntan Publik, maka perlu upaya yang konkrit untuk menjaga kualitas dan menetapkan kebijakan pengendalian laporan auditor yang ditandatangani oleh Akuntan Publik.
Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 1/SE-IAPI/2019 tentang Pengendalian Laporan Auditor, kebijakan pengendalian sebagaimana dimaksud dapat menggunakan teknologi QR Code yang dicantumkan pada laporan auditor. Tujuan penerapan QR Code pada LAI antara lain adalah untuk memudahkan pengguna LAI mendapatkan konfirmasi atas keaslian laporan yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Pengguna LAI dapat dengan mudah melakukan scanning QR Code tersebut dengan perangkat yang dimiliki.
Bagi seluruh jaringan KAP tersebut, baik kantor pusat maupun kantor cabang dihimbau menerapkan penggunaan QR Code. Hal ini bertujuan agar suatu KAP tersebut beserta kantor cabangnya konsisten dalam penerapan QR Code serta Akuntan Publik yang bertindak sebagai pimpinan KAP dapat dengan mudah melakukan pengawasan dan mencegah setiap LAI yang telah diterbitkan agar dilaporkan kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK).
Berdasarkan data saat ini, sudah tercatat 247 (dua ratus empat puluh tujuh) Kantor Akuntan Publik yang telah menerapkan penggunaan QR Code pada Institut Akuntan Publik Indonesia.