Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menerbitkan Pedoman Perikatan Investigasi untuk Akuntan Publik (PPIAP). Pedoman ini bertujuan: a) memberikan norma yang menjadi pedoman minimal bagi Praktisi di Kantor Akuntan Publik dalam mengelola perikatan bidang investigasi, b) tercapainya output kegiatan investigasi yang berkualitas dan memberikan nilai tambah bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan penanganan masalah, kasus, perkara atas penyimpangan keuangan. Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, maka kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik tidak saja pada jasa asurans yang terkait dengan jasa audit atau reviu atas informasi keuangan historis namun juga kebutuhan terhadap jasa asurans lainnya sebagaimana yang dijelaskan pada huruf (c) ayat (1) pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Selain jasa asurans, Akuntan Publik juga dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (3) pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Guna pemenuhan keseragaman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam perikatan yang terkait dengan jasa investigasi di lingkungan Akuntan Publik, selain diterbitkan Pedoman Perikatan Investigasi ini, IAPI menyelengarakan Workhsop Perikatan Investigasi bersertifikat CPI (Certified Professional Investigator) dan simulasi kasus.