UMKM selama ini memiliki peran dan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia, dengan jumlah 59.262.772 unit usaha pada tahun 2014, UMKM menciptakan 96,9 persen lapangan kerja dan menyumbang sekitar 60,3 persen terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2013 (data dari Kemenkop UKM). Di sisi lain, perkembangan UMKM saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang memiliki daya saing tinggi. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yaitu 98,74 persen, dimana usaha ini masih bersifat informal, memiliki asset kecil dan produktivitas yang rendah. Sementara itu, jumlah usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih besar, masih sangat rendah.
Kondisi ini berdampak pada kesenjangan produktivitas antar pelaku usaha dan antarsektor yang semakin lebar dan lambatnya industrialisasi karena kurangnya populasi usaha kecil dan menengah yang diharapkan berperan sebagai usaha/industri pendukung. Kondisi tersebut karena UMKM masih menghadapi permasalahan antara lain, (1) keterbatasan kapasitas kewirausahaan, manajemen dan teknis; (2) keterbatasan akses ke pembiayaan; dan (3) keterbatasan kapasitas inovasi, adopsi teknologi dan penerapan standar.
Keterbatasan modal menjadi salah satu penyebab lambatnya peningkatan skala usaha mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Desember 2016, porsi kredit kepada UMKM hanya sebesar 18,3% dari jumlah kredit yang dikeluarkan oleh perbankan. Salah satu penyebab sulitnya pelaku UMKM memperoleh akses kredit dari perbankan adalah keterbatasan pelaku UMKM dalam menyediakan laporan keuangan yang baik. Keterbatasan ini mengakibatkan perbankan kesulitan melakukan analisa kelayakan pemberian kredit kepada pelaku UMKM. Hal inilah yang menimbulkan information gap sehingga pelaku UMKM kesulitan memperoleh akses kredit dari perbankan.
Untuk mengisi information gap tersebut, pada bulan Juni 2016 telah diterbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) yang ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK-EMKM akan berlaku efektif pada 1 Januari 2018, namun dianjurkan untuk dapat diterapkan sedini mungkin. Tujuan diterbitkannya standar tersebut adalah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM, sehingga UMKM dapat lebih akuntabel. Manfaat laporan keuangan bagi pelaku UMKM antara lain memudahkan untuk
memperoleh kredit perbankan, pelaku UMKM dapat mengetahui besaran biaya produksi, besaran laba maupun rugi, besaran kewajiban pajak yang harus dibayar, arus kas, serta data perkembangan usaha. Informasi-informasi tersebut juga dapat digunakan pelaku UMKM untuk menetapkan harga pokok penjualan dan menentukan harga jual produk yang lebih sesuai.
Sedangkan bagi pemerintah, dengan adanya penyusunan laporan keuangan pada pelaku UMKM akan memudahkan identifikasi pelaku usaha yang telah naik kelas, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang belum naik kelas, serta memudahkan pelaksanaan program-program pemberdayaan UMKM lainnya. Pemerintah menyadari keterbatasan pelaku UMKM untuk menyediakan laporan keuangan yang baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mendorong beberapa pihak antara lain para akuntan publik yang tergabung dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk menyediakan konsultasi penyusunan laporan keuangan kepada pelaku UMKM.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerjasama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah dan Universitas di Kota Semarang mengadakan Workshop Peningkatan Skala UMKM Melalui Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan. Workshop ini bertujuan untuk mendorong para pelaku UMKM untuk meningkatkan kompetensi, disiplin serta tertib administrasi dan pembukuan keuangan. Hal tersebut diharapkan dapat melatih UMKM untuk memanfaatkan data-data laporan keuangan dalam pengambilan keputusan bisnis.
Melalui pelatihan penyusunan laporan keuangan ini, diharapkan para pelaku UMKM menyadari pentingnya dan menjadi kebiasaan untuk selalu melakukan pencatatan setiap transaksi kegiatan usaha dan menyusunnya menjadi laporan keuangan yang baik. Kegiatan workshop ini merupakan yang ke-2, setelah sebelumnya diadakan di Kota Surabaya dengan melibatkan 50 orang pelaku UMKM dari Kota Surabaya. Untuk kegiatan workshop kali ini melibat jumlah peserta yang lebih banyak yaitu 100 orang pelaku UMKM dari Kota Semarang dan juga melibatkan pihak Universitas sebagai fasilitator. Universitas yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Universitas Diponegoro, Universitas Satya Wacana Salatiga dan Universitas Soegijapranata Semarang.
Pelaku UMKM yang mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang
berlaku akan memudahkan perbankan dalam melakukan analisa kelayakan pemberian kredit, sehingga pelaku UMKM akan lebih mudah memperoleh akses pembiayaan. Pada akhirnya UMKM yang telah naik kelas ini juga dapat meningkatkan tax ratio, yang nantinya akan meningkatkan pendapatan negara.

Bagikan :