Sebagai satu-satunya asosiasi yang menaungi profesi Akuntan Publik di Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) senantiasa terlibat aktif dalam sosialisasi peraturan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan auditor. Tidak hanya berkaitan dengan bidang akuntansi, Akuntan Publik juga harus selalu mengupdate wawasannya di bidang lain salah satunya perpajakan. Beberapa waktu lalu pemerintah melalui otoritas perpajakan menerbitkan kebijakan baru terkait pengawasan potensi penghindaran pajak oleh grup perusahaan raksasa yang menggunakan transfer pricing, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. Guna memberikan pemahaman lebih mendalam kepada akuntan perusahaan, auditor, dan staf Kantor Akuntan Publik (KAP) atas peraturan tersebut, IAPI mengadakan lokakarya bertajuk “Kupas Tuntas Penerapan Dokumen Transfer Pricing Berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.03/2016 dan Perspektif Akuntan Publik Dalam Audit Atas Laporan Keuangan”. Acara yang digelar pada Kamis, 20 April lalu dibuka dengan sambutan oleh Bapak Suhartono selaku perwakilan pengurus IAPI. Dilanjutkan dengan keynote speech dari Ibu Dwi Astuti, Kepala Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kegiatan pelatihan diawali dengan materi seputar “Kupas Tuntas PMK No.213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya”, yang dibawakan oleh Bapak Edi Sihar Tambuna, Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional II DJP dan Bapak Muhammad Septianniko Prasetio, Analisis Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional I DJP. Selama sesi ini, Bapak Subagyo Effendi bertindak sebagai moderator. Pria yang merupakan Senior International Policy Analyst DJP ini juga dikenal sebagai akademisi dan praktisi dalam bidang perpajakan. Dalam sesi pertama ini para pembicara menjelaskan seluk beluk mengenai transfer pricing, terkait dasar hukumnya, serta bagaimana penyelenggaraan serta pelaporan transfer pricing yang dibenarkan oleh DJP. Keduanya juga membahas mengenai pelanggaran serta sanksi yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menaati proses pelaporan transfer pricing dengan benar sesuai ketentuan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Menjelang sore hari materi dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Razikun yang merupakan Ketua Tim Adhoc Perpajakan IAPI. Beliau memaparkan materi terkait “Perspektif Akuntan Publik dalam Audit Laporan Keuangan” dikaitkan dengan penerapan PMK No. 213/PMK.03/2016 pada dokumentasi transfer pricing. Di samping itu pria yang juga menjabat sebagai Managing Partner KAP Razikun Tarkosunaryo ini juga membahas mengenai PSAK 7: Transaksi Pihak Berelasi, SA 550: Pihak Berelasi, dan SA 250: Pertimbangan Kepatuhan terhadap Peraturan PerUU dalam Audit atas Laporan Keuangan. Pelatihan yang digelar di Hotel Santika Hayam Wuruk, Jakarta Pusat ini dihadiri oleh 48 peserta yang sebagian besar merupakan Akuntan Publik. Ke depannya diharapkan profesi Akuntan Publik maupun staf KAP mampu berperan aktif dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan perpajakan di Indonesia.   Bagikan :