IAPI seringkali menerima pertanyaan anggota berupa bagaimana merespon permintaan akses dokumen kertas kerja auditor yang dimiliki oleh Akuntan Publik oleh Direktorat Jenderal Pajak. Permasalahan yang muncul adalah bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mewajibkan Akuntan Publik dan pihak terasosiasi untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien. Demikian juga kode etik profesi akuntan publik juga mengatur bahwa akuntan publik dan praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi dari klien.
Tanya-Jawab (“TJ”) 05 ini diterbitkan oleh Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi (“KAISP”) IAPI untuk membahas bagaimana Akuntan Publik menyikapi surat yang diterima dari Direktorat Jenderal Pajak tersebut di atas.
TJ ini tidak mengubah atau mengganti SA dan SPM, serta teks-teks otoritatif yang diterbitkan oleh DSPAP IAPI dan regulasi lainnya.1 TJ ini bukan
dimaksudkan sebagai pengganti SA dan SPM maupun sebagai referensi lengkap. Pengguna TJ ini diharapkan mengacu secara langsung kepada SA
dan SPM.